Tenaga Honorer Meningkat, DPP IPPMIMM Anggap Pemkab Majene Tidak Produktif

DPP IPPMIMM MAKASSAR – Meningkatnya jumlah tenaga honorer mengalami peningkatan drastis pada hampir seluruh OPD. Pada tahun 2016 jumlahnya 1.465 dan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 2.565 tenaga honorer.

Hingga saat ini, ribuan tenaga honorer tersebut belum dapat SK dari Bupati. Pasalnya, masih terdapat tenaga honorer belum melaksanakan kewajibannya secara maksimal. Kejadian tersebut, mendapat komentar dari lembaga kemahasiswaan kabupaten majene.

Presiden DPP IPPMIMM, Hirjayadi mengatakan, pemerintah khususnya kabupaten majene harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut, serta memberikan jalan keluarnya.

“Pemerintah wajib bertanggung jawab dengan memberikan solusi kepada masyarakat, agar warganya tidak hanya menggantungkan hidupnya dengan pendapatan tenaga honorer,” katanya ke edunews.id, Selasa (7/3/17).

Sementara itu, gaji tenaga honorer di Majene menghabiskan anggaran APBD hingga Rp 12 miliar. Lanjut ia, yang juga mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), dirinya menganggap meningkatnya tenaga honorer yang terjadi di kabupaten Majene dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan lain.

“Meningkatnya tenaga honorer tersebut karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada di Majene,” tuturnya.

Dirinya berharap, pemerintah kebupaten Majene mestinya tidak hanya menerima pendaftar tenaga honorer karena alasan tertentu (nepotisme), tanpa melalui mekanisme karena dapat menurunkan kualitas pelayanan, sehingga merugikan negara.

“Seharusnya tidak hanya menerima dengan alasan keluarga tetapi ada syarat untuk penerimaan tenaga honorer, jangan sampai hanya dapat menghabiskan dana APBD,” ungkapnya.

Dirinya menganggap, pemerintah kabupaten Majene tidak menjalankan amanah visi misi MP3, yaitu Majene Produktif, Proaktif dan Profesional.

“Pemerintah sekarang tidak menjalankan amanah karena tidak produktif dalam mengelola kesejahtraan masyarakat,” tegasnya.

Tweet